Rambu Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu

Dian F. Maskuri

Mahasiswa Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta

Pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ini untuk mencari pemimpin-pemimpin reliable dan accountable terhadap masyarakat sesuai dengan komitmennya untuk menjalankan program kerja.

Seperti pemilu presiden, pemilu legislatif, serta pemilu kepala daerah untuk dapat menduduki jabatan atau amanah yang diberikan rakyat kepada pemimpin untuk menjalankan aspirasi rakyatnya. Sebagai negara demokratis, rakyat mempunyai peran penting membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (law of the people, by the people, and for the people).

Sengketa Pemilu Daerah

Pemilu kepala daerah diatur dalam Pasal 56 sampai Pasal 67 UU 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilu kepala daerah terdiri dari pemilu gubernur, bupati, dan wali kota.

Untuk penyelesaian sengketa pilkada, masih dalam koridor hukum Mahkamah Agung (Perma No. 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengujian Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota). Mahkamah Konstitusi memutus permohonan pemohon dengan putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Meskipun Pasal 236C UU 12 tahun 2008 memberikan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi.

Perlu diketahui, pada dasarnya isi putusan Mahkamah Konstitusi terdapat 3 (tiga) macam putusan, yaitu (1) permohonan tidak diterima, (2) permohonan ditolak, dan (3) permohonan dikabulkan (Pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Melihat pandangan dari ranah hukum ilmu perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada apabila perubahan UU tentang Mahkamah Konstitusi sudah disahkan. Sementara perubahan UU Mahkamah Konstitusi masih dalam pembahasan di lembaga legislatiff.

Agar tidak terjadinya tumpang tindih dan untuk menyinkronisasi peraturan perundang-undangan, diharapkan ada kejelasan yang berkaitan dengan keharmonisasian. Harmonisasi hukum dapat berupa keterkaitan secara horizontal, sesama undang-undang, maupun yang bersifat vertikal dan didasarkan dari kaidah dan norma-norma hukum.

Sengketa Pemilu Nasional

Pemilu presiden dan pemilu legislatif (pemilu nasional) akan diselenggarakan tahun 2009. Pemilu bukan semata merebut jabatan atau kedudukan melainkan membawa amanah rakyat. Pemilu yang kurang 10 (sepuluh) bulan ini akan banyak para pihak mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah jalan pintas untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu nasional diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 jo Pasal 10 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 12 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus sengketa perselisihan hasil pemilu.

Pengajuan sengketa pemilu akan diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah hasil perhitungan suara diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Putusan sengketa pemilu anggota legislatif paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dicatat dalam buku registrasi dan putusan sengketa pemilu presiden paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam buku registrasi (Pasal 78 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Untuk menangani sengketa perselisihan hasil pemilu nasional mendatang, Mahkamah Konstitusi harus bertindak objektif dan profesional agar tidak terjadinya mafia peradilan (judicial corruption) di Mahkamah Konstitusi.

Sifat Hakim

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan kepadanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengandung idee des recht atau cita hukum, yang meliputi unsur keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtsicherheid), dan kemanfaatan (zweekmasigkeit). Ketiga unsur tersebut harus diakomodasi dalam suatu putusan secara proporsional.

Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya, karena hakim dianggap mengetahui hukum (ius curia novit).

Secara objective fact atau peristiwa sebagai duduk perkara yang sebenarnya untuk dijadikan dasar putusan. Bukan a priori melainkan langsung menemukan hukum tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan.

Dengan demikian, putusan hakim adalah suatu pernyataan sebagai pejabat negara yang diberi wewenang. Untuk itu, persidangan di pengadilan adalah bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak.

Sumber : http://www.lampungpost.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: