Rambu Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu

Dian F. Maskuri

Mahasiswa Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta

Pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ini untuk mencari pemimpin-pemimpin reliable dan accountable terhadap masyarakat sesuai dengan komitmennya untuk menjalankan program kerja.

Seperti pemilu presiden, pemilu legislatif, serta pemilu kepala daerah untuk dapat menduduki jabatan atau amanah yang diberikan rakyat kepada pemimpin untuk menjalankan aspirasi rakyatnya. Sebagai negara demokratis, rakyat mempunyai peran penting membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (law of the people, by the people, and for the people).

Sengketa Pemilu Daerah

Pemilu kepala daerah diatur dalam Pasal 56 sampai Pasal 67 UU 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilu kepala daerah terdiri dari pemilu gubernur, bupati, dan wali kota.

Untuk penyelesaian sengketa pilkada, masih dalam koridor hukum Mahkamah Agung (Perma No. 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengujian Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota). Mahkamah Konstitusi memutus permohonan pemohon dengan putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Meskipun Pasal 236C UU 12 tahun 2008 memberikan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi.

Perlu diketahui, pada dasarnya isi putusan Mahkamah Konstitusi terdapat 3 (tiga) macam putusan, yaitu (1) permohonan tidak diterima, (2) permohonan ditolak, dan (3) permohonan dikabulkan (Pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Melihat pandangan dari ranah hukum ilmu perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada apabila perubahan UU tentang Mahkamah Konstitusi sudah disahkan. Sementara perubahan UU Mahkamah Konstitusi masih dalam pembahasan di lembaga legislatiff.

Agar tidak terjadinya tumpang tindih dan untuk menyinkronisasi peraturan perundang-undangan, diharapkan ada kejelasan yang berkaitan dengan keharmonisasian. Harmonisasi hukum dapat berupa keterkaitan secara horizontal, sesama undang-undang, maupun yang bersifat vertikal dan didasarkan dari kaidah dan norma-norma hukum.

Sengketa Pemilu Nasional

Pemilu presiden dan pemilu legislatif (pemilu nasional) akan diselenggarakan tahun 2009. Pemilu bukan semata merebut jabatan atau kedudukan melainkan membawa amanah rakyat. Pemilu yang kurang 10 (sepuluh) bulan ini akan banyak para pihak mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah jalan pintas untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu nasional diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 jo Pasal 10 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 12 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus sengketa perselisihan hasil pemilu.

Pengajuan sengketa pemilu akan diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah hasil perhitungan suara diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Putusan sengketa pemilu anggota legislatif paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dicatat dalam buku registrasi dan putusan sengketa pemilu presiden paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam buku registrasi (Pasal 78 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Untuk menangani sengketa perselisihan hasil pemilu nasional mendatang, Mahkamah Konstitusi harus bertindak objektif dan profesional agar tidak terjadinya mafia peradilan (judicial corruption) di Mahkamah Konstitusi.

Sifat Hakim

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan kepadanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengandung idee des recht atau cita hukum, yang meliputi unsur keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtsicherheid), dan kemanfaatan (zweekmasigkeit). Ketiga unsur tersebut harus diakomodasi dalam suatu putusan secara proporsional.

Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya, karena hakim dianggap mengetahui hukum (ius curia novit).

Secara objective fact atau peristiwa sebagai duduk perkara yang sebenarnya untuk dijadikan dasar putusan. Bukan a priori melainkan langsung menemukan hukum tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan.

Dengan demikian, putusan hakim adalah suatu pernyataan sebagai pejabat negara yang diberi wewenang. Untuk itu, persidangan di pengadilan adalah bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak.

Sumber : http://www.lampungpost.com

Seminar Program Ekslusif Sales Eksekutif Training BII

PT. Bank Internasional Indonesia, (BII) Tbk – Unsecured Lending Business Group bersama ini membuka penawaran Program Eksklusif Sales Eksekutif Training (PESET) kepada para mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta.

Program Eksklusif Sales Eksekutif Training

Adalah program training yang memberikan kepada para peserta 2 hal yaitu unsur kerja praktek (job practical) di dunia penjualan produk bank dan pelatihan (training) keterampilan penjualan dan pengetahuan perbankan khususnya di unsecured lending business. Kata eksklusif dalam program ini karena adanya 3 hal :

1. Menggabungkan unsur pelatihan (Training) dan kerja praktek (Job practical)

2. Di akhir program ada sesi khusus yang membahas tentang industri jasa keuangan yang meliputi Industri bank, bancassurance dan life insurance. Dalam sesi ini akan di bahas mekanisme kerja secara global, produk, keterampilan & pengetahuan praktis serta strategi untuk bisa sukses memasuki kerja di setiap industri tersebut

3. Bagi peserta yang lulus program, akan diberikan sertifikat yang akan menjadi referensi yang sangat berguna ketika memasuki dunia kerja, terutama di industri jasa keuangan.

Tujuan Program

Training ini bertujuan untuk memberikan bekal pengalaman kerja, mental, keterampilan (teknis dan soft skill), dan network sehingga peserta memiliki nilai jual dan kemampuan jual diri mereka ketika lulus dan memasuki dunia kerja.

Manfaat Program

1. Investasi dalam hal pengalaman kerja (job experience) di dunia penjualan

2. Membangun mental, network, keterampialn teknis dan soft skill

3. Memperoleh pengetahuan tentang fitur, benefit, proses siklus transaksi produk Unsecured Lending Business PT BII, Tbk

4. Memperoleh pendapatan (income) selama mengikuti program dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku

5. Mendapatkan informasi tentang teknik dan strategi sukses memasuki dunia kerja di industri jasa keuangan (bank, bancassurance, life insurance) bagi fresh graduate

6. Mendapatkan sertifikat eksklusif dari PT Bank Internasional Indonesia, Tbk – Unsecured Lending Business Group bagi para peserta yang sukses menyelesaikan program

Ketentuan Bagi Peserta

Untuk mengikuti Program Eksklusif Sales Eksekutif Training, peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Terdaftar resmi sebagai mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, minimal semester 6

2. Mengikuti dan lulus wawancara yang dilakukan oleh PT BII, Tbk

Detail Program

Pelaksanaan program ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Durasi Program        = 6 (enam) bulan

Koordinasi Program  = Dibawah Departemen Sales Recruitment & Training

Koordinasi meliputi seleksi, monitoring aktivitas, training dan pengembangan serta dukungan di lapangan untuk memastikan semua peserta berhasil Program dengan baik

Lokasi administratif = Sales Center BII Jakarta

Detail Program adalah sebagai berikut :

Jangka waktu Program   |   Subsidi Transport

Bulan ke 1                           555.000

Bulan ke 2                           730.000

Bulan ke 3                        2.295.000

Bulan ke 4                        2.390.000

Bulan ke 5                        2.390.000

Bulan ke 6                        2.390.000

Di akhir program, seluruh peserta akan diangkat menjadi  Senior Direct Sales Officer Non PKWT dengan detail remunerasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku untuk posisi diatas di PT Bank BII, Tbk

Presentasi

Program Ekslusif Sales Eksekutif Training yang akan diluncurkan bagi para Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 akan didahului dengan acara Presentasi Program yang akan dilaksanakan pada :

Hari       : Rabu, 21 Mei 2008

Tempat : Kampus Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta

Waktu   : Pukul 10.00 s/d selesai

Demikian, semoga dapat memberikan manfaat bagi terciptanya para lulusan perguruan tinggi yang memiliki kesiapan penuh dalam memasuki dunia kerja dan dapat memenuhi harapan industri.

Jakarta, 21 Mei 2008

ULB Group

PT Bank Internasional Indonesia, Tbk

Hakim Agung Diharapkan Menjadi Agent of Change

Jakarta, 24/4/2008 (Komisi Yudisial)-Para Hakim Agung yang dihasilkan melalui rekrutmen yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial diharapkan menjadi sosok pembaharu (agent of change) di dalam reformasi peradilan di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Komisioner Komisi Yudisial (KY) Prof. Chatamarrasjid kepada para Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Jakarta, di Kantor Komisi Yudisial Jakarta, Rabu (23/4).

“Kita berharap Hakim Agung hasil seleksi KY itu menjadi agent of change dalam reformasi peradilan di Indonesia, karena sebelum masa jabatan Komisioner KY saat ini yang akan berakhir pada tahun 2010 nanti, mayoritas Hakim Agung di Mahkamah Agung itu nanti adalah hasil seleksi KY,”kata Chatamarrasjid.

Chatamarrasjid menambahkan, dahulu ada keinginan untuk mengganti para Hakim Agung itu dengan wacana kocok ulang, namun sekarang kebijakan itu berubah dan berharap pada 2010 dengan mayoritas Hakim Agung hasil pilihan KY mereka bisa menjadi agen perubahan dalam sistim peradilan kita, dan bisa meluruskan reformasi peradilan di Indonesia.

Namun, lanjut Korbid Pengembangan Sumber Daya Manusia KY itu, kalau para Hakim Agung hasil pilihan KY itu tidak menjadi agent of change, maka masyarakat akan berteriak bahwa hasil seleksi KY itu gagal total.

Dekan FH Untag Jakarta, Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH., MIP., LL.M, yang mendampingi para mahasiswa menyatakan kunjungan ke Komisi Yudisial merupakan kegiatan Praktek Hukum lapangan (PHL) yang menjadi mata kuliah wajib bagi para mahasiswa.

“Kegiatan praktek hukum lapangan harus dilakukan oleh para mahasiswa tingkat terakhir sebelum mereka menulis skripsi. Jadi ini sudah masuk ke dalam kurikulum, tanpa mengikuti PHL mereka tidak bisa ujian akhir. Selain itu, juga untuk menambah wawasan para mahasiswa di bidang hukum,” ujar Hendra.

KECENDERUNGAN PROSES PEMBARUAN PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA

Jika kita yakin bahwa kebenaran dan kebaikan itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Benar dan Maha Baik, maka kita juga tentu yakin bahwa proses mencari kebenaran dan kebaikan itu pada akhirnya akan menang menghadapi segala rintangan dan kendala yang menghalangi jalur perjalanannya. Dan jika kita percaya akan hal tersebut maka sebenarnya arus proses mencari kebenaran dan kebaikan itulah sesungguhnya hakekat realita kehidupan. Segala sesuatu yang mencoba menghalangi atau membendung merupakan sesuatu yang bertentangan dengan realita, dan sebaliknya realita akan sejalan seiringan dengan kebenaran dan kebaikan. Sebagai mahluk yang menghamba kepada kehendak Tuhan, manusia sebenarnya hanya memiliki dua tugas, yaitu untuk terus mempelajari, memahami dan menghayati arti dan wujud kongkrit kebenaran dan kebaikan itu; serta terus menerus berusaha, berikhtiar untuk mewujudkannya. Bagi manusia, pertanggung-jawaban yang harus diberikan adalah mengenai bagaimana proses pemahaman tersebut terus dikembangkan dan bagaimana konsistensi usaha dan ikhtiar yang dilakukannya. Hasil paling akhirnya sudah pasti: kebenaran dan kebaikan akan menang; manusia tidak dapat mempengaruhi hal tersebut. Manusia hanya menikmati hasil dari pemahaman dan ikhtiar yang dilakukannya.

***

Pemikiran dasar di atas kiranya berlaku untuk setiap aspek kehidupan di dunia ini, termasuk -bahkan mungkin terutama- dalam kegiatan ekonomi. Bahwa memang terdapat kecenderungan pembaruan menuju kebenaran dan kebaikan ekonomi yang bergerak sepanjang sejarah manusia. Hal tersebut dapat dilihat dengan mencermati tonggak-tonggak sejarah perkembangan ekonomi dunia mulai dari perekonomian pada masa awal sejarah, perkembangan ekonomi di Yunani, di Cina, di Jazirah Arab, perdagangan Timur-Barat, hingga ke Depresi tahun 1930-an, kemerdekaan bangsa-bangsa setelah Perang Dunia, apa yang disebut sebagai “Asian Miracle” dan krisis ekonomi Asia, serta rangkaian teori yang dihasilkan oleh para peraih hadiah Nobel. Perkembangan tersebut sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, dan tampaknya terdapat suatu kecenderungan pokok bahwa ekonomi -dan ilmu ekonomi- semakin realistis mencoba untuk selalu lebih dapat mencerminkan kehidupan manusia dan masyarakat yang kompleks. Dalam tataran teori dan konsep, ilmu ekonomi semakin banyak membahas berbagai hal yang pada kondisi riilnya dalam masyarakat memang menentukan keputusan ekonomi yang sebelumnya hampir selalu menjadi objek asumsi “ceteris paribus“. Aspek-aspek seperti informasi yang tidak sempurna, adanya harapan (ekspektasi) yang rasional dalam pengambilan keputusan, adanya pengaruh demokratisasi terhadap penanggulangan kemiskinan, atau kesatuan keputusan produksi dan konsumsi dalam rumah tangga semakin mendapat perhatian dalam pembahasan teori.

Kondisi tersebut kemudian juga beriringan dengan perkembangan yang terjadi pada ilmu ekonomi yang dipergunakan sebagai “panduan” dalam merancang proses pembangunan ekonomi, sehingga pada gilirannya proses pembangunan itu sendiri juga mengalami perkembangan. Lingkaran deduktif-induktif yang terdiri dari (1) teori dan konsepsi ekonomi; (2) strategi pembangunan ekonomi; dan (3) realitas ekonomi; menjadi “roda” yang memfasilitasi berjalannya pemahaman terhadap perkembangan arus besar pembaruan pembangunan ekonomi. Jika hal tersebut dicermati untuk konteks Indonesia -katakanlah dalam lima tahun terakhir- maka akan diperoleh gambaran mengenai arus besar kecenderungan pembaruan apa yang tengah bergerak membentuk ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Pertama, kecenderungan perkembangan yang sangat kuat untuk menuju pada kegiatan ekonomi yang adil tanpa eksploitasi dan penindasan. Kita sama menyadari bahwa Indonesai telah (pernah) mengalami kondisi perekonomian di bawah rezim yang otoriter dalam berbagai bentuknya mulai sejak penjajahan hingga masa pergantian abad. Otoriterisme hampir selalu menghasilkan ekonomi yang eksploitatif dan penuh penindasan, tidak hanya kepada manusia tetapi juga kepada alam dan lingkungan. Otoriterisme juga cenderung melahirkan dominasi yang juga sering kali melahirkan eksploitasi. Sifat yang otoriter dan dominatif yang juga sering sekali melahirkan eksploitasi. Sifat yang otoriter dan dominatif tersebut umumnya lahir dari pandangan yang terlalu mengedepankan persaingan serba bebas (free fight liberalism) dengan dukungan paradigma kekuasaan yang kuat.

Arus proses menuju ekonomi yang adil itulah sebenarnya yang mendorong kita menjebol rezim otoriter yang telah berkuasa sekian lama di Indonesia. Pertumbuhan material yang dihasilkan rezim otoriter itu memang tinggi, tetapi ternyata dihasilkan dari proses yang sangat eksploitatif. Alam dieksploitasi tidak berkesudahan. Ribuan hektar hutan berikut isinya musnah, lautan dikuras tanpa henti, bumi pertambangan dikeruk hingga hanya menyisakan tanah yang membatu. Kondisi itu tentu memiliki korelasi yang jelas dengan pemberian hak-hak pengusahaan hingga jutaan hektar pada beberapa gelintir orang, dan pemberian konsesi pertambangan yang tidak terkontrol. Buruh juga dieksploitasi. Upah buruh yang murah justru dinyatakan sebagai faktor keunggulan. Posisi buruh selalu diusahakan untuk tetap berada pada sisi yang lemah dengan dalih karena besarnya supply tenaga pada pasar kerja. Sifat “ilegal” dari buruh yang sekarang menjadi masalah sebenarnya sudah mendapat “pembenaran” lama di dalam negeri sebelum mereka berangkat ke tanah seberang. Petani merupakan korban eksploitasi berikutnya. Harga produk pertanian yang harus dijaga stabil pada tingkat yang rendah dipandang menjadi salah satu komponen strategi utama pembangunan secara keseluruhan karena hal itu akan berarti pula pada dapat dipertahankannya upah buruh yang murah. Kondisi eksploitatif tersebut juga menimbulkan “paradox”: produksi pertanian harus ditingkatkan tetapi insentif natural untuk meningkatkan produksi tersebut (harga) tidak (boleh) diberikan. Dan kita akhirnya tidak lagi dapat menerima perlakuan yang tidak adil dan eksploitatif itu dan menggulirkan proses reformasi.

Kecenderungan kedua dalam perkembangan perekonomian Indonesia adalah apresiasi yang makin tinggi terhadap keberagaman. Indonesia merupakan negara dengan ciri keragaman yang sangat tinggi. Ribuan pulau, puluhan suku bangsa, puluhan dialek dan bahasa, ribuan spesies fauna dan varietas tanaman, dan puluhan jenis bentuk ekosistem merupakan beberapa bentuk keragaman Indonesia. Jika kita percaya bahwa apa yang diciptakan Tuhan selalu merupakan yang terbaik bagi manusia, maka proses perkembangan ekonomi akan selalu mengarah pada apresiasi yang semakin tinggi terhadap keberagaman tersebut. Dilihat dari dimensi dunia maka akan sangat sulit bagi Indonesia untuk unggul bersaing jika basis keunggulannya adalah efisiensi. Efisiensi ekonomi yang hampir selalu berarti proses produksi yang seragam dan kontinyu mensyaratkan adanya skala usaha yang cukup besar untuk itu. Ini merupakan ciri keunggulan negara “benua” seperti Amerika Serikat, Australia, atau Cina. Itulah sebabnya -misalnya- petani kita sangat sulit bersaing dengan petani dari negara-negara tersebut jika basis keunggulan persaingannya adalah efisiensi. Tetapi petani kita akan unggul justru jika mengusahakan kegiatan-kegiatan pertanian yang khas dan unik. Salak pondoh, beras Cianjur atau beras Rojolele, kayumanis Kerinci, talas Bogor, duku Palembang, rambutan Binjai, pisang Barangan, dan lain-lain unggul terutama bukan karena tingkat efisiensi produksi yang dicapainya tetapi lebih karena aspek diferensiasinya yang menonjol. Demikian juga kegiatan ekonomi di Bali, Jogja, Jepara, atau karya batik Iwan Tirta, yang relatif tidak terpengaruh oleh krisis finansial (penurunan kegiatan ekonominya lebih karena faktor keamanan) memiliki basis keunggulan diferensiasi.

Keberagaman juga sebenarnya merupakan hal yang paling mendasar yang membuat ekonomi berjalan. Bayangkan, jika di pasar semua pedagang menjual produk yang seragam maka tentu tidak akan terjadi transaksi. Dalam keseharian kita berekonomi maka kita cenderung untuk lebih senang dan nyaman pada suasana dimana terdapat banyak pilihan. Itulah yang menjadi faktor pendorong berkembangnya supermarket, misalnya. Oleh sebab itu keberagaman dalam kegiatan ekonomi semakin menjadi keharusan yang tidak terbendung. Hal ini juga didukung oleh kenyataan bahwa selain berlainan dengan kodrat manusia yang memang berbeda satu sama lain, keseragaman yang berlebihan ternyata juga telah menimbulkan berbagai kerusakan. Contoh-contoh bisa dikemukakan dalam berbagai kegiatan ekonomi, seperti terlihat pada penyeragaman koperasi, monokulturisme usahatani tanaman pangan, dan sebagainya.

Kecenderungan yang ketiga merupakan konskuensi logis dari arus yang pertama dan kedua, yaitu semakin jelas dan tegasnya kebutuhan desentralisasi dan otonomi ekonomi. Sentralisasi adalah “adik kandung” otoriterisme dan praktek eksploitatif, karena hanya dengan sentralisasi yang hampir mutlak maka pendekatan otoriter dapat efektif. Sentralisasi tersebut kemudian akan cenderung mengabaikan keberagaman, karena yang beragam itu lebih sulit dikontrol dan dikelola. Padahal setiap daerah memiliki ciri dan kondisinya masing-masing yang hanya dapat dikembangkan secara optimal jika pengelolaannya dilakukan secara terdesentralisasi dan otonom di daerah yang bersangkutan. Bahkan seharusnya otonomi itu juga dimiliki oleh masyarakat dan para pelaku ekonomi untuk lebih mengoptimalkan potensi dan karakter masing-masing. Desentralisasi dan otonomi ekonomi bukan sesuatu yang sempit terbatas hanya pada desentralisasi pemerintah dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (sehingga menimbulkan “sentralisasi” baru di daerah), tetapi harus menjadi suatu proses untuk lebih meningkatkan otonomi masyarakat secara luas.

Ketiga arus besar di atas kiranya saling jalin menjalin menjadi suatu “larutan” yang menyatu. Ekonomi yang adil tanpa eksploitasi mengharuskan penghargaan atas keberagaman, keberagaman membutuhkan desentralisasi dan otonomi, dan otonomi hanya dapat dikembangkan secara produktif dan memberi manfaat jika ada keadilan. Ketiganya saling mensyaratkan dan menguatkan dan menjadi satu kesatuan proses. Fenomena itulah yang tampaknya semakin kuat mewarnai perekonomian Indonesia, dan pembangunan ekonomi semakin tidak bisa menghindari diri untuk tidak mengakomodasikan berbagai unsur yang terkandung dalam ketiga komponen di atas.

***

Mencermati tingkat perkembangannya yang sekarang ada di Indonesia, apakah proses perubahan tersebut sudah selesai? Apakah kecenderungan pembaruan perekonomian Indonesia itu sudah menemukan “samudra” tujuannya? Jawabannya tentu belum. Proses yang terjadi masih jauh dari tujuan akhirnya. Di satu sisi, ketiga arus besar yang telah diungkapkan di atas masih berada pada tahap yang awal. Di sisi lain, masih ada unsur lain yang akan segera menjadi “ingredient” dari arus besar perubahan tersebut.

Pengikisan praktek ekonomi yang tidak adil dan eksploitatif masih memiliki perjalanan yang panjang. Kegiatan ekonomi berbasis “keluarga-keluarga” (bukan ekonomi kekeluargaan) memang mungkin sudah mulai berkurang, tetapi dominasi beberapa perusahaan besar berbasis sumberdaya impor, mengekspoitasi sumberdaya lokal, dan menguasai pasardomestik masih terus berlanjut. Buruh memang sudah mulai mendapat hak-haknya, tetapi itupun masih sangat terbatas. Petanilah yang masih belum banyak beranjak kondisinya. Perlindungan hukum atas akses produktifnya masih terbatas, kapital hasil usaha produktif di pedesaan disedok oleh sistem perbankan dan hanya separuhnya yang dikembalikan, posisinya dalam persaingan internasional juga belum mendapat cukup perlindungan. Apresiasi terhadap keberagaman juga masih menghadapi tantangan kebutuhan pencapaian efisiensi-segera (instant efficiency) yang selama ini tampak diperoleh dari proses produksi yang serba seragam. Proses desentralisasi dan otonomi juga masih menghadapi tantangan proses belajar (learning process) dalam berbagai hal di samping timbulnya gejala “re-sentralisasi” di daerah. Intinya, arus besar pembangunan ekonomi sedang bergerak, walaupun mungkin kecepatan dan percepatannya belum sebesar yang diharapkan.

Untuk itu, usaha terus menerus untuk mendorong percepatan itu akan selalu berguna. Namun perlu pula disadari bahwa tantangan untuk itu cukup besar. Tantangan itu tidak cukup hanya diatasi dengan mengganti seorang presiden atau membatasi peran keluarga tertentu. Tantangan terhadap arus progresif perkembangan ekonomi tersebut mencakup pula sistem manajemen perekonomian, sebagian dalam lingkup ekonomi mikro tetapi terutama ada pada manajemen ekonomi makro. Hal ini terlihat dari berbagai bentuk kebijakan fiskal, moneter, perdagangan internasional, dan berbagai kebijakan pengaturan kelembagaan ekonomi yang “lebih pro” pada pola ekonomi “lama”. Para pengambil keputusan itu lebih memperhatikan indikator perkembangan ekonomi yang semu dan tidak mengakar pada kegiatan ekonomi riil yang dilakukan oleh masyarakat, seperti indeks harga saham atau nilai tukar rupiah. Mereka juga cenderung menutup mata pada kenyataan bahwa ekonomi sebenarnya dijalankan oleh jutaan rakyat kecil yang dengan caranya sendiri mampu mengatasi berbagai kesulitan dan terus berkembang. Lebih dari itu, tantangan terbesar dari bergeraknya arus besar adalah pola pikir serta landasan teori dan konsep yang diyakini oleh banyak pengambil kebijakan, guru-gurunya, dan murid-muridnya. Dasar pemikiran yang diimpor dari sistem ekonomi yang berbeda dari masyarakat dengan latar belakang dan kondisi sosial budaya yang berbeda tersebut ternyata telah sangat berurat berakar dalam elite pengambilan keputusan ekonomi, walaupun sebenarnya mereka adalah juga orang-orang yang cerdas, rasional, dan memiliki daya nalar tinggi untuk menilai apakah sesuatu itu sesuai dengan kepentingan rakyat auat tidak. Tidak mengherankan jika kondisi ini ditengarai juga merupakan hasil dari usaha sistemis yang dilakukan pihak lain.

Dengan kembali menegaskan bahwa ekonomi Indonesia sebenarnya dibangun terutama oleh ekonomi rakyat banyak yang multidimensi dan dengan dinamika yang sangat tinggi, maka perkembangan ekonomi tidak dapat lagi dipisahkan dari perkembangan aspek lain dalam masyarakat seperti perkembangan sosiologis, politik, teknologi, dan sebagainya. Oleh sebab itu disamping ketiga kecenderungan di atas, masih terdapat pula beberapa komponen kecenderungan yang akan segera pula bergerak, dan tidak adak dapat lebih lama lagi ditahan oleh pemikiran “lama” tersebut. Pertama, dorongan untuk membangun kegiatan ekonomi yang mandiri dan berdaulat. Aspek ini terkait erat dengan tiga kecenderungan pertama yang telah diuraikan di atas. Eksploitasi dan ketidak-adilan akan terus berlanjut jika tidak ada demokrasi. Demokrasipun hanya akan menjadi rangkaian “mekanis-formalistik” jika tidak terdapat kemandirian dan kedaulatan. Kemandirian dan kedalulatan itu harus ditegakkan mulai dari para pelaku usaha individual hingga tingkat negara. Banyak contoh dapat dikemukakan bahwa proses yang ekploitatif “terpaksa diterima” karena tidak ada kemandirian dan kedaulatan dalam berekonomi.

Kecenderungan penting yang juga akan segera dan harus didorong prosesnya adalah kecenderungan untuk membangun kegiatan ekonomi yang taat hukum, beretika, dan bermoral. Demokrasi hanya akan menjadi unjuk kekuatan dan pencarian jumlah suara mayoritas jika tidak ada hukum, etika, dan kesantunan berkehidupan. Hukumpun hanya akan menjadi tumpukan peraturan tanpa jiwa jika tidak ada moral “baik” yang melandasinya.

Tampaknya kecenderungan ke arah kemandirian dan kedaulatan ekonomi plus ekonomi yang mematuhi hukum, etika dan bermoral sudah tidak dapat dibendung lagi untuk harus segera digulirkan. Memang akan sangat sulit memperkirakan bagaimana wujud dari pergerakan kecenderungan itu nantinya, mungkin akan memakan “biaya yang besar” tetapi mudah-mudahan dapat bergerak secara natural walaupun tetap diharapkan dapat dipercepat. Apapun bentuknya,kelima elemen tersebut di atas tampaknya akan menjadi elemen-elemen utama yang membentuk arus besar perubahan perkembangan ekonomi Indonesia. Kecenderungan perubahan itu bukan merupakan suatu alternatif, tetapi sebaliknya sebenarnya adalah arus utama dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini memang seperti tidak terlihat demikian, terutama karena memang masih banyak pikiran, sistem, dan usaha untuk menghalanginya.

***

Catatan khusus tentang Prof. Mubyarto dan Ekonomi Pancasila. Sangat sedikit akademisi di Indonesia yang memiliki karakter pemikiran tersendiri, konsisten dan berintegritas dalam pemikiran itu, sekaligus mendapat kesempatan untuk membawakan pemikirannya dalam berbagai panggung pengambilan keputusan ekonomi. Diantara yang sangat sedikit itu Prof. Mubyarto adalah salah seorang diantaranya. Dimulai dengan tonggak 1979-1981 dengan menyatakan pemikiran mengenai Ekonomi Pancasila, dalam 20 tahun terakhir Prof. Mubyarto telah menjalani berbagai “liku-liku” perjalanan mewujudkan suatu konsep pemikiran, mulai dari debat diantara akademisi hingga menjadi pejabat tinggi negara yang diberi mandat menjalankan suatu program yang dirancang sesuai dengan pemikiran tersebut, hingga “diakhiri” dengan kesempatan menyusun kembali undang-undang dasar. Dalam semua kesempatan ini Prof. Mubyarto selalu memberikan tampilan konsistensi dan integritas yang sangat tinggi. Sungguh suatu referensi penting yang mampu memberi inspirasi.

Melihat 20 tahun ke depan, mungkin baik jika sedikit dicermati apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Pertanyaan pertama yang muncul adalah mengapa perjuangan itu belum menunjukkan hasil seperti yang diharapkan? Jawabannya bisa beragam. Mungkin karena “lawan” yang dihadapi memang sangat “besar dan kuat” sehingga sulit untuk ditaklukkan, bahkan hanya untuk mempengaruhinyapun sangat sulit walaupun kita sudah berada di “dalam”. Atau mungkin cara yang selama ini dilakukan yang sebenarnya kurang tepat.

Dalam ilmu perang, menyesali mengapa lawan begitu kuat tidak ada gunanya, yang lebih penting adalah bagaimana menyusun strategi untuk dapat mengatasi lawan yang kuat tersebut. Apakah strategi yang ditawarkan 20 tahun yang lalu masih tepat dan relevan? Ataukah ada tawaran strategi yang berbeda yang bisa diajukan untuk mewujudkan idealisme yang tetap konsisten. Mungkin pertanyaan itu sebenarnya adalah pertanyaan yang diajukan Prof. Mubyarto sendiri kepada mereka yang bersedia menerima mandat untuk melanjutkan perjuangannya.

Oleh : Dr. Ir. Bayu Krisnamurthi : Direktur Pusat Studi Pembangunan (PSP) Institut Pertanian Bogor (IPB)

Simbiosis Mutualisme Penjahat Intelektual

MEMBUAT skripsi merupakan salah satu prasyarat yang harus dilalui oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu (S 1). Selain sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar tersebut, skripsi juga bisa dijadikan alat untuk mengukur kadar (kualitas) intelektual mahasiswa.

Pasalnya, prasyarat pembuatan skripsi itu menuntut mahasiswa tidak cukup sekadar pintar metodologi, tapi juga harus pandai menganalisa sebuah permasalahan. Permasalahan yang dimaksud tentunya sesuai dengan objek penelitian yang diangkat. Literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian juga harus benar-benar dikuasai.

Pendeknya, dalam proses pembuatan skripsi itu, minimal ada empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, penguasaan metodologi. Kedua, tema atau objek penelitian. Ketiga, tersedianya literatur. Keempat, yang sangat penting adalah kemampuan menganalisa.

Kemampuan menganalisa yang baik, yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan untuk memberi kritik dan saran bagi permasalahan-objek penelitian, akan memperlihatkan apakah mahasiswa bersangkutan cukup kapabel dan mumpuni dalam bidang keilmuan yang ditekuninya.

Meskipun dalam praktik pembuatan skripsi itu mahasiswa didampingi oleh pembimbing, namun kemampuan mahasiswalah yang paling menentukan baik tidaknya skripsi yang dibuat.

Penjahat Intelektual

Sayang, pembuatan skripsi yang seharusnya bisa dijadikan tolok ukur intelektualitas mahasiswa, harus tercemari oleh praktik perjokian atau yang lebih dikenal dengan term (istilah) biro skripsi.

Dengan imbalan antara Rp 800.000 sampai dengan Rp 2.000.000/skripsi, tergantung tingkat kesulitan pembuatannya, biro skripsi membantu tugas akademik mahasiswa yang sangat menetunkan itu.

Dikatakan menentukan, karena berhasil tidaknya mahasiswa melalui jenjang pendidikan S 1, pada akhirnya ditentukan dari berhasil tidaknya mahasiswa membuat skripsi, yang akan dipertahankan di depan (sidang) penguji.

Artinya, apabila seorang mahasiswa berhasil lolos dengan skripsi hasil buatan sendiri, tentu pantas yang bersangkutan mendapat gelar sarjana, karena ia sudah dengan susah payah peras otak dan banting tulang melakukan penelitian ilmiah sebagai tugas akhirnya, sebelum gelar sarjana disandangnya.

Pertanyaannya, pantaskah seorang mahasiswa menyandang gelar kebesaran “sarjana” jika skripsinya hasil buatan orang lain, dari para calo pembuatan skripsi?

Tentu tidak, karena ia tidak melakukan proses akademik formal yang harus dilaluinya. Maka tidak berlebihan dan bahkan pantas jika yang bersangkutan, baik mahasiswa maupun ‘pebisnisí perjokian atau biro jasa pembuatan skripsi, dikatakan sebagai penjahat intelektual.

Sebab, berkat biro skripsi, seseorang yang tidak seharusnya menyandang gelar sarjana, dapat dengan gagah dan sombongnya membusungkan dada, karena berhasil menyandang gelar tersebut.

Sedangkan mahasiswa sendiri, telah menjadi seorang pecundang bagi dunia akademik. Ia telah menipu diri dan dunia akademik karena mendapatkan gelar kesarjanaan yang tidak seharusnya disandangnya.

Memang, dalam praktik perjokian atau biro skripsi ini, keduanya, baik mahasiswa maupun biro skripsi, sama-sama mendapatkan keuntungan. Biro skripsi diuntungkan karena bisa memperoleh penghasilan yang cukup lumayan, dengan waktu pembuatan -jika digarap dengan serius- tidak membutuhkan waktu lama.

Sedangkan mahasiswa, apalagi yang di perguruan tinggi negeri (PTN) yang sudah terancam drop out (DO) karena batas maksimal belajarnya (14 semester) hampir habis, misalnya, biro skripsi bisa membantu menyelamatkannya, sehingga gelar sarjana bisa diraih.

Namun, meskipun ada simbiosis mutualisme, kerja sama saling menguntungkan antara kedua belah pihak, baik mahasiswa maupun para biro skripsi, hal itu tetap tidak bisa dibenarkan. Karena dengan itu, bangsa yang sudah bodoh ini semakin bodoh. Maka, sadarlah wahai para penjahat intelektual. Perbuatanmu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.

Suara Merdeka Kamis, 28 April 2005

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.