Selamat Tahun Baru 2010

Tak terasa hari ini adalah hari pertama di tahun 2010 ,  semua kalender berubah  menjadi 2010. Banyak hal yang telah terjadi, tentu setiap orang mengalaminya secara berbeda, konon itulah dinamika kehidupan. Detik demi detik terlewati, tak terasa perjalanan di tahun 2009 sudah  berakhir. Banyak hal yang telah kita lakukan, dan tentunya banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Kekurangan dan kesalahan di tahun lalu tak seharusnya terus kita sesali, menatap maju ke depan dengan optimisme adalah solusinya. Segala sesuatu yang baik dan sesuai target, harus dipertahankan dan siapkan resolusi baru di tahun 2010.

Meninggalkan yang lalu kemudian berjalan terus kedepan dengan semangat dan optimisme, target baru, amunisi baru, dan tentunya strategi baru.

“Selamat Tahun Baru 2010″

Rambu Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilu

Dian F. Maskuri

Mahasiswa Pascasarjana Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta

Pemilu adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, untuk memilih presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Pemilu yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil ini untuk mencari pemimpin-pemimpin reliable dan accountable terhadap masyarakat sesuai dengan komitmennya untuk menjalankan program kerja.

Seperti pemilu presiden, pemilu legislatif, serta pemilu kepala daerah untuk dapat menduduki jabatan atau amanah yang diberikan rakyat kepada pemimpin untuk menjalankan aspirasi rakyatnya. Sebagai negara demokratis, rakyat mempunyai peran penting membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (law of the people, by the people, and for the people).

Sengketa Pemilu Daerah

Pemilu kepala daerah diatur dalam Pasal 56 sampai Pasal 67 UU 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilu kepala daerah terdiri dari pemilu gubernur, bupati, dan wali kota.

Untuk penyelesaian sengketa pilkada, masih dalam koridor hukum Mahkamah Agung (Perma No. 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengujian Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota). Mahkamah Konstitusi memutus permohonan pemohon dengan putusan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard). Meskipun Pasal 236C UU 12 tahun 2008 memberikan kewenangan pada Mahkamah Konstitusi.

Perlu diketahui, pada dasarnya isi putusan Mahkamah Konstitusi terdapat 3 (tiga) macam putusan, yaitu (1) permohonan tidak diterima, (2) permohonan ditolak, dan (3) permohonan dikabulkan (Pasal 56 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Melihat pandangan dari ranah hukum ilmu perundang-undangan, Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pilkada apabila perubahan UU tentang Mahkamah Konstitusi sudah disahkan. Sementara perubahan UU Mahkamah Konstitusi masih dalam pembahasan di lembaga legislatiff.

Agar tidak terjadinya tumpang tindih dan untuk menyinkronisasi peraturan perundang-undangan, diharapkan ada kejelasan yang berkaitan dengan keharmonisasian. Harmonisasi hukum dapat berupa keterkaitan secara horizontal, sesama undang-undang, maupun yang bersifat vertikal dan didasarkan dari kaidah dan norma-norma hukum.

Sengketa Pemilu Nasional

Pemilu presiden dan pemilu legislatif (pemilu nasional) akan diselenggarakan tahun 2009. Pemilu bukan semata merebut jabatan atau kedudukan melainkan membawa amanah rakyat. Pemilu yang kurang 10 (sepuluh) bulan ini akan banyak para pihak mengajukan sengketa ke Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi adalah jalan pintas untuk memutus perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu nasional diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 jo Pasal 10 UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi jo Pasal 12 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memutus sengketa perselisihan hasil pemilu.

Pengajuan sengketa pemilu akan diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah hasil perhitungan suara diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Putusan sengketa pemilu anggota legislatif paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dicatat dalam buku registrasi dan putusan sengketa pemilu presiden paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam buku registrasi (Pasal 78 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Untuk menangani sengketa perselisihan hasil pemilu nasional mendatang, Mahkamah Konstitusi harus bertindak objektif dan profesional agar tidak terjadinya mafia peradilan (judicial corruption) di Mahkamah Konstitusi.

Sifat Hakim

Putusan dalam peradilan merupakan perbuatan hakim sebagai pejabat negara berwenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibuat secara tertulis untuk mengakhiri sengketa yang dihadapkan kepadanya.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengandung idee des recht atau cita hukum, yang meliputi unsur keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtsicherheid), dan kemanfaatan (zweekmasigkeit). Ketiga unsur tersebut harus diakomodasi dalam suatu putusan secara proporsional.

Bagi hakim dalam menyelesaikan suatu perkara yang penting bukanlah hukumnya, karena hakim dianggap mengetahui hukum (ius curia novit).

Secara objective fact atau peristiwa sebagai duduk perkara yang sebenarnya untuk dijadikan dasar putusan. Bukan a priori melainkan langsung menemukan hukum tanpa perlu mengetahui terlebih dahulu duduk perkara yang sebenarnya.

Untuk dapat memberikan putusan pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang akan diterapkan.

Dengan demikian, putusan hakim adalah suatu pernyataan sebagai pejabat negara yang diberi wewenang. Untuk itu, persidangan di pengadilan adalah bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu sengketa antara para pihak.

Sumber : http://www.lampungpost.com

Orang No. 1 di Kabupaten Nias

Binahati Baeha, SH Tidak Bercita-cita Menjadi Bupati

Meskipun sedang menjalani 2 periode jabatan Bupati Nias, semasa kecil Binahati tidak bercita-cita menjadi Bupati. Memang pernah terkagum-kagum pada sosok bupati Nias sewaktu duduk di Kelas 1 Sekolah Dasar. Waktu itu Bupati Nias, Letkol AD Hasanudi Waruwu, sedang berkunjung ke Kecamatan Lahewa, tempat Binahati dilahirkan. Binahati kecil dan teman-temanya disuruh berbaris menyambut kedatangan Bupati. “Sebagai anak-anak tentu sangat kagum melihat bupati mengenakan baju dinas warna putih dengan berbagai tanda pangkat. Kelihatan gagah dan kren. Tapi hanya sebatas itu, tidak lebih! Kesan saya bupati Nias hebat dan gagah”, kenang suami Lenny Trisnadi ini.

Kisah di atas adalah penegasan Binahati bahwa jabatan yang diembannya sekarang ini bukan karena kehendaknya, melainkan kehendak Tuhan yang telah menggariskan jalan hidupnya untuk memimpin Kabupaten Nias selama 2 periode. “Jalan hidup saya memang telah digariskan oleh Tuhan”, ungkap Binahati.

Selama menjalani apa yang telah digariskan oleh Tuhan tersebut, banyak suka duka yang telah dilaluinya. “Menjadi bupati, ada enak ada tidak enaknya, sama seperti profesi yang lain juga. Karena itu, sebagai pimpinan daerah, saya bersyukur apa yang telah dipercayakan Tuhan kepada saya. Artinya, tidak boleh kecewa betapapun banyak rintangan atau tantangan yang dihadapi”, tegas Binahati.

Awalnya, Tidak Diperhitungkan

Waktu mencalon diri sebagai Bupati Nias, berpasangan dengan Agus H Mendröfa sebagai Wakil, Binahati sama sekali tidak menduga kalau mereka bisa terpilih sebagai orang nomor 1 dan nomor 2 di Pulau Nias. Berdasarkan perkiraan waktu itu, dari 9 pasangan calon, mereka berada di peringkat ke-5. Calon-calon lain, anggota DPRD, pengamat, dan masyarakat Nias pun tidak begitu memperhitungkan pasangan ini.

Calon-calon di luar pasangan inilah yang menurut masyarakat dan pengamat waktu itu lebih berpeluang memimpin Nias ke depan. Namun, hasilnya di luar perkiraan, pasangan Binahati dan Agus yang kemudian terpilih memimpin Nias. “Jalan hidup itu memang sudah digariskan demikian,” ungkap Binahati. Oleh sebab itu, ia sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan memimpin Nias untuk 2 periode. “Saya berupaya memanfaatkan sebaik-baiknya sisa waktu yang telah dipercayakan ini untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Nias yang selama ini termarjinalkan”, harap Binahati.

Kebanggaan Keluarga

Dalam menjalankan pengabdiannya di Nias, Binahati mendapat dukungan penuh dari istri dan anak-anaknya. Meskipun istri dan anak-anaknya kelahiran Jakarta dan telah hidup mapan di kota metropolitan, namun mereka “merelakan” Binahati kembali untuk mengabdi di pulau yang tergolong kabupaten termiskin di Propinsi Sumatera Utara ini.

Menurut pengakuan Lenny Trisnadi, istri Binahati, ia sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa suatu ketika suami tercinta akan menjabat sebagai Bupati Nias. Bahkan untuk bekerja atau berkarya di daerah Nias pun tidak terbayangkan sebelumnya.

Setelah mendampingi suaminya sebagai orang Nomor 1 di Nias, Ina Melvin (nama panggilan Lenny Trisnadi) merasakan kebahagian tersendiri bisa terjun langsung membantu masyarakat Nias, khususnya dalam proses pemberdayaan perempuan-perempuan Nias. Menurut pengamatannya, kaum perempuan di Nias tidak begitu “dihargai” dibandingkan dengan kaum laki-laki. Misalnya dalam hal pendidikan, anak laki-laki masih lebih diutamakan dibandingkan dengan anak perempuan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi ibu 2 anak ini.

“Saya tidak menyangka ibu bisa betah di Nias. Kalau orang daerah betah tinggal di kota, itu bukan suatu hal yang aneh tetapi orang kota betah tinggal di daerah, patut dipertanyakan”, begitu salah satu komentar Binahati tentang istrinya yang ikut mengabdi di Nias.

Bukan hanya istrinya, anaknya nomor dua, Marissa Stephanie Baeha yang bekerja di salah satu NGO, juga pernah ditempatkan di Nias untuk membangun perumahan di Kecamatan Afulu. Berjalan kaki sejauh 15 km pun harus dilakoninya selama membantu proses pembangunan perumahan di sana.

Biodata

Nama:

Binahati B. Baeha, SH

Tempat/ Tanggal Lahir:

Lahewa, 08 Desember 1949

Agama:

Katolik

Pendidikan Formal:

1956-1962 SG Negeri, Lahewa

1962-1965 SMP Katholik Bintang Laut, Teluk Dalam

1965-1966 SMA Katholik “BTB”, Balige

1966-1968 SMA Taman Siswa, Pematang Siantar

1969-1979 Universitas Tujuh Belas Agustus (Fakultas Hukum), Jakarta

Saat ini sedang tengah menyelesaikan Tugas Akhir (Thesis) pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan (kerjasama UNPAD dengan UNJANI Bandung)

Pelatihan:

Dalam Negeri

1982 LATSAR HANSIP, Jakarta
1983 SEPALA DEPDAGRI di DIKLATWIL, Bandung

1985 LOKAKARYA DIKLAT DEPDAGRI
1986 SUSMINUD DEPDAGRI
1992 SEPADYA DEPDAGRI di DIKLATWIL, Yogyakarta

1996 TARPADNAS DEPDAGRI

Luar Negeri
1996 Studi Perbandingan tentang Manajemen Pemerintahan dan Pertambangan di Kanada

Organisasi:

1972-1974 Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UNTAG Jakarta
1973-1975 Ketua I Ikatan Mahasiswa Fakultas Hukum UNTAG Jakarta

1973-1975 Ketua Dewan Mahasiswa UNTAG Jakarta
1983-1985 Ketua III IKMN (Ikatan Keluarga Masyarakat Nias) Jakarta dan Sekitarnya
1990-1995 Sekretaris Sub Unit KORPRI Ditjen PUOD Depdagri
Sekarang Ketua Umum KONI Kabupaten Nias

Riwayat Pekerjaan:

1984-1989 Kasubbag Surat Menyurat pada Badan Diklat, Departemen Dalam Negeri
1990-1995 Kasubbag Peraturan Perundang-undangan dan Dokumentasi pada Bagian Perencanaan Setditjen PUOD Depdagri
1995-1996 Pelaksana Tugas Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Ditjen PUOD Depdagri.
1996-1998 Kepala Bagian Tata Usaha pada Sekretariat Ditjen PUOD Depdagri
1998-2000 Kepala Sub Direktorat Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah Direktorat Keuangan Daerah Ditjen PUOD Depdagri
2000-2001 Kepala Sub Direktorat Asosiasi Pemerintah Daerah pada Direktorat Umum Pemerintahan Ditjen PUMDA Depdagri
2001- Bupati Nias

Tanda Jasa dan Penghargaan:

- SATYA LENCANA KARYA SATYA 30 TAHUN dari Presiden RI
- SATYA LENCANA KARYA SATYA 20 TAHUN dari Presiden RI
- SATYA LENCANA KEBAKTIAN SOSIAL dari Presiden RI
- THE BEST PEOPLE ASEAN Tahun 2003
- PEMBINA OLAHRAGA dari Gubernur Sumut
- MANGGALA BAKTI HUSADA dari Menteri Kesehatan RI Tahun 2007

Catatan Lain:

1989 Memimpin Tim Kesenian Nias pada Kongres Nasional Gapensi di Palembang
1990 Memimpin Tim Kesenian Nias pada Indo Tourism di Jakarta
1993
Peserta Delegasi Sumut pada Pameran Pariwisata di belanda, Belgia, dan Perncis

1994 Memimpin Tim Kesenian Nias Mewakili Sumut pada Tong-tong Fair di Belanda

2001 Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Oikumene Nias
2002 Team Manager Nias pada Pekan Olahraga Sumut di Medan
2004 Studi Banding ke Hongkong dan Beijing
2004 Memimpin Studi Banding PEMDA Nias ke Bunaken Sulawesi Utara
2005 Penyalur Bantuan Media Group di Nias pada Bencana Tsunami dan Gempa Nias Maret 2005
2005 Ketua Panitia Festival Anak Nias
2005 Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Oikumene Nias
2005
Ketua Umum Panitia Perayaan Natal Nias dan Nias Selatan bersama Presiden RI

Sumber : http://www.niasisland.com

Seminar Program Ekslusif Sales Eksekutif Training BII

PT. Bank Internasional Indonesia, (BII) Tbk – Unsecured Lending Business Group bersama ini membuka penawaran Program Eksklusif Sales Eksekutif Training (PESET) kepada para mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta.

Program Eksklusif Sales Eksekutif Training

Adalah program training yang memberikan kepada para peserta 2 hal yaitu unsur kerja praktek (job practical) di dunia penjualan produk bank dan pelatihan (training) keterampilan penjualan dan pengetahuan perbankan khususnya di unsecured lending business. Kata eksklusif dalam program ini karena adanya 3 hal :

1. Menggabungkan unsur pelatihan (Training) dan kerja praktek (Job practical)

2. Di akhir program ada sesi khusus yang membahas tentang industri jasa keuangan yang meliputi Industri bank, bancassurance dan life insurance. Dalam sesi ini akan di bahas mekanisme kerja secara global, produk, keterampilan & pengetahuan praktis serta strategi untuk bisa sukses memasuki kerja di setiap industri tersebut

3. Bagi peserta yang lulus program, akan diberikan sertifikat yang akan menjadi referensi yang sangat berguna ketika memasuki dunia kerja, terutama di industri jasa keuangan.

Tujuan Program

Training ini bertujuan untuk memberikan bekal pengalaman kerja, mental, keterampilan (teknis dan soft skill), dan network sehingga peserta memiliki nilai jual dan kemampuan jual diri mereka ketika lulus dan memasuki dunia kerja.

Manfaat Program

1. Investasi dalam hal pengalaman kerja (job experience) di dunia penjualan

2. Membangun mental, network, keterampialn teknis dan soft skill

3. Memperoleh pengetahuan tentang fitur, benefit, proses siklus transaksi produk Unsecured Lending Business PT BII, Tbk

4. Memperoleh pendapatan (income) selama mengikuti program dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku

5. Mendapatkan informasi tentang teknik dan strategi sukses memasuki dunia kerja di industri jasa keuangan (bank, bancassurance, life insurance) bagi fresh graduate

6. Mendapatkan sertifikat eksklusif dari PT Bank Internasional Indonesia, Tbk – Unsecured Lending Business Group bagi para peserta yang sukses menyelesaikan program

Ketentuan Bagi Peserta

Untuk mengikuti Program Eksklusif Sales Eksekutif Training, peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Terdaftar resmi sebagai mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945, minimal semester 6

2. Mengikuti dan lulus wawancara yang dilakukan oleh PT BII, Tbk

Detail Program

Pelaksanaan program ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

Durasi Program        = 6 (enam) bulan

Koordinasi Program  = Dibawah Departemen Sales Recruitment & Training

Koordinasi meliputi seleksi, monitoring aktivitas, training dan pengembangan serta dukungan di lapangan untuk memastikan semua peserta berhasil Program dengan baik

Lokasi administratif = Sales Center BII Jakarta

Detail Program adalah sebagai berikut :

Jangka waktu Program   |   Subsidi Transport

Bulan ke 1                           555.000

Bulan ke 2                           730.000

Bulan ke 3                        2.295.000

Bulan ke 4                        2.390.000

Bulan ke 5                        2.390.000

Bulan ke 6                        2.390.000

Di akhir program, seluruh peserta akan diangkat menjadi  Senior Direct Sales Officer Non PKWT dengan detail remunerasi sesuai dengan kebijakan yang berlaku untuk posisi diatas di PT Bank BII, Tbk

Presentasi

Program Ekslusif Sales Eksekutif Training yang akan diluncurkan bagi para Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 akan didahului dengan acara Presentasi Program yang akan dilaksanakan pada :

Hari       : Rabu, 21 Mei 2008

Tempat : Kampus Universitas 17 Agustus 1945, Jakarta

Waktu   : Pukul 10.00 s/d selesai

Demikian, semoga dapat memberikan manfaat bagi terciptanya para lulusan perguruan tinggi yang memiliki kesiapan penuh dalam memasuki dunia kerja dan dapat memenuhi harapan industri.

Jakarta, 21 Mei 2008

ULB Group

PT Bank Internasional Indonesia, Tbk

Rektor Universitas 17 Agustus 1945 JAkarta

Thomas Noach Peea (63), Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, meraih gelar Doktor Filsafat, setelah berhasil mempertahankan disertasinya pada sidang terbuka Senat UI yang berlangsung hari Kamis (06/03) di Gedung Pusat Studi Jepang Kampus UI Depok.

Disertasi yang diajukan berjudul “Etika Bisnis Periklanan di Indonesia Saat Ini dalam Perspektif Pemikiran Kritis.” Bertindak sebagai promotor Prof.Dr. Soerjanto Poespowardojo dengan ko-promotor Dr. Akhyar Jusuf Lubis. Para penguji terdiri atas Prof.Dr. H. Muchsin, SH, Dr. Vincentius Y. Josala, Dr. Singkop Boas Boangmanalu, dan Dr. Irmajanti Meliono Budianto.

Saat ini penelitian mengenai periklanan yang telah dilakukan umumnya mengacu pada periklanan di Barat. Sedangkan dalam ruang lingkup Indonesia masih sangat terbatas, demikian juga belum ada suatu refleksi kritis-filosofis mengenai bisnis periklanan di Indonesia yang dikaji dalam perspektif pemikiran kritis. Distingsi etika dan moral menjadi landasan pemahaman komprehensif tentang etika sebagai studi tentang baik-buruk, benar-salah yang lebih bersifat reflektif teoritis spekulatif. Peran dan prinsip-prinsip etika semakin diperlukan dalam bisnis periklanan. Etika periklanan merujuk pada argumentasi rasional, motivasi dan kepatutan internal.

Thomas Noach Pea, pria kelahiran Tounwawan Maluku Tenggara menyelesaikan pendidikan strata 1 di bidang Ilmu Administrasi Niaga (1973), sedangkan Pascasarjananya di bidang Manajemen. (1993). Sempat mengenyam program doktor di Fakultas Ilmu Kesehatan Masyarakat UI, kemudian pindah dan menyelesaikan doktornya pada Departemen Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI. Menikah dengan Widowati dan dikaruniai 3 anak Dommy, Dyanno, dan Dyninda.

Berikut ini abstrak disertasi berjudul “Etika Bisnis Periklanan di Indonesia Saat ini: Dalam Perspektif Pemikiran Kritis.”
Fungsi iklan sebagai mediasi/representasi pesan melalui persuasi, dan pencitraan pada awalnya relative masih bersifat human (intersubyektif). Namun kemdian terjadi pergeseran luar biasa, terutama setelah munculnya abad informasi dan etika bisnis global. Perkembangan serta pergeseran fungsi iklan telah membuat iklan bersifat netral dan otonom (menjadi bidang kajian tersendiri), selain itu, iklan juga terbuka untuk berbagai pengaruh kepentingan, terutama kepentingan pebisnis untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya.

Pengaruh teknologi informasi, kepentingan ekonomi, telah menimbulkan pergeseran makna dan fungsi iklan. Iklan juga dianggap berperan besar dalam menciptakan masyarakat consumer dewasa ini. Pergeseran, manipulasi yang ditimbulkan serta etika periklanan yang diasumsikan dapat mengatasi berbagai pelanggaran dalam dunia periklanan, merupakan focus kajian disertasi ini. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah metode hermeneutika-fenomenologi dan teori kritis Jurgen Habermas.

Perhatian terhadap teks dan fenomena kehidupan kita sekarang ini menggunakan metode hermeneutika dan fenomenologi. Hasil penelitian terhadap perkembangan iklan menunjukkan bagaimana perkembangan dan terjadinya perubahan dalam dunia bisnis periklanan, terjadinya pelanggaran etis serta semacam kekerasan simbolik terhadap masyarakat (khususnya konsumen) dan pengguna jasa dari pebisnis dan dunia periklanan. Pelanggaran etis dalam dunia usaha periklanan. Pelanggaran etis dalam dunia periklanan antara lain: teks-teks iklan dengan kecenderungan disinformasi, deformasi, manipulasi serta dominasi demi kepentingan pebisnis.

Diperlukan tindakan advokasi sebagai pertimbangan konsumen/masyarakat, akulturasi pendidikan, pendirian etika profesi periklanan, kode etik periklanan, serta aturan hukum yang jelas bagi pelanggar kode itu. Untuk mempertemukan berbagai pemahaman yang berbeda serta saling pengertian diantara produsen agen/whole saler, biro iklan, bmasyarakat/konsumen pengguna barang/jasa/fasilitas., teori komunikasi Habermas kiranya tepat untuk diterapkan.

Sumber : http://www.ui.edu

Ketua DPRD DKI Jakarta Periode 2004-2009

Drs. HM. Ade Surapriyatna, BSc dari Fraksi Partai Golongan Karya terpilih sebagai Ketua DPRD Propinsi DKI periode 2004-2009. Terpilihnya Ade dianggap sebagai bukti awal ampuhnya koalisi kebangsaan (PDIP, Golkar, PPP, PDS dan PBR) di legislatif. Juga sekaligus memperlihatkan rapuhnya koalisi PKS dengan Partai Demokrat yang mengusung jargon perubahan.

Calon terkuat Ahmad Heriyawan dari Partai Keadilan Sejahtera, yang selain didukung anggota fraksinya (18 suara), juga didukung Partai Demokrat (15 dari 16 suara) serta sejumlah suara yang diperkirakan akan diperoleh dari partai lain (terutama PAN) yang sudah didekati. Dalam penghitungan di atas kertas PKS yakin dapat meraih 39 suara. Rinciannya, 18 suara dari PKS, 15 suara dari PD, dan enam suara dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN).

Tapi kenyataannya, dalam sidang paripurna pemilihan Ketua DPRD DKI Jakarta, Jumat 17 September 2004, Ahmad Heriyawan hanya memperoleh 30 suara, sementara Ade justru meraih 42 suara. Anggota DPRD DKI Jakarta semuanya 75 orang.

Sementara dua suara masing-masing untuk Maringan Pangaribuan dari Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) dan Ilal Ferhard dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD). Satu suara lagi dinyatakan tidak sah karena memiliki lipatan pada ujung kertas sebagai tanda identitas pemilihnya.

Dengan demikian susunan pimpinan DPRD DKI Jakarta adalah Ketua Ade Surapriyatna (PG), Wakil Ketua: Ahmad Heriyawan (PKS), Ilal Ferhard (PD) dan Maringan Pangaribuan (PDIP).

Sidang paripurna pemilihan ketua itu dipimpin Ketua Sementara DPRD DKI Dani Anwar (F-PKS) dan didampingi oleh Wakil Ketua Sementara Johny Wenas Polii (F-Pddan dihadiri Wakil Gubernur DKI Fauzi Bowo dan sejumlah kepala dinas dan pejabat teras di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

PKS kecewa
Mengingat PD dan PKS pernah membuat kesepakatan saling mendukung secara nasional, diperkirakan kekalahan PKS dalam mengusung calonnya sebagai Ketua DPRD DKI itu akan berdampak secara nasional. Kekecewaan sangat tampak pada F-PKS.

“Saya kecewa atas hasil pemilihan itu. Saya tidak tahu hilangnya komitmen itu,” jelas Ahmad Heriyawan. Namun tetap diharapkan anggota PKS mendukung calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan umum 20 September.

Kekecewaan juga dikemukakan Ketua F-PD Johny Wenas Polii. “Secara pribadi dan sekaligus Ketua Fraksi PD, saya sangat kecewa atas hasil ini. Diduga ada dua orang yang memberikan suaranya ke calon lain. Kami akan mencari tahu siapa anggota yang melarikan diri dari garis partai,” katanya.
Sementara itu, Ketua Sementara DPRD Propinsi DKI Jakarta dalam sambutannya menyatakan, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Tata Tertib DPRD, Pimpinan Sementara DPRD telah menyampaikan surat No. 690/077.72 kepada Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Ketua Fraksi Partai Demokrat, Ketua Fraksi PDI Perjuangan dan Ketua Fraksi Partai Golkar.

Dalam surat tersebut antara lain disebutkan: (1) calon Pimpinan DPRD hanya dapat dicalonkan dari dan oleh Fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah Anggota Fraksi yang disesuaikan dengan jumlah unsur Pimpinan; (2) masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 berhak mengajukan satu orang calon Pimpinan DPRD; (3) berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPRD, disebutkan bahwa calon Pimpinan DPRD sebagaimana dalam Pasal 13 disampaikan oleh Pimpinan Fraksi kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD; (4) sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan agar para Ketua Fraksi menyampaikan nama calon Pimpinan DPRD kepada Pimpinan Sementara DPRD.

Selanjutnya, keempat Fraksi telah mengajukan calon Pimpinan DPRD, yaitu: Fraksi partai Golongan Karya mengusulkan Drs. HM. Ade Surapriatna, B.Sc; Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan Drs. Maringan Pangaribuan, MM; Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan H. Ahmad Heryawan, Lc; dan Fraksi Partai Demokrat mengusulkan Ilal Ferhard, B.Sc.

Dalam rapat tersebut, disampaikan juga Pimpinan Fraksi-Fraksi sebagai berikut:
*FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA: Penasehat: H. Ahmad Heryawan, Lc; Ketua: Muhammad Gunawan, AK, M.Soc, Sc; Wakil Ketua I: H. Nurmansyah Lubis, SE, Ak, MM; Wakil Ketua II: Dra. Maria Ahdiati; Sekretaris: Selamat Nurdin, S.Sos; Wakil Sekretaris: Rahmat Syah, S.Pd; Bendahara: Igo Ilham, Ak;

*FRAKSI PARTAI DEMOKRAT: Penasehat: Ilal Ferhard, B.Sc; Ketua: Johny Wenas Polii, SE, ME; Wakil Ketua I: H. Lucky Sastrawiria, MBA; Wakil Ketua II: Achmad Husin Alaydrus, Lc; Sekretaris: Aliman A’at, SE; Wakil Sekretaris: Ir. Maria Henny Longkeng; Bendahara: Ernawati Sugondo, S.Sos;
*FRAKSI PARTAI GOLKAR: Penasehat: Drs. HM. Ade Surapriatna, B.Sc; Ketua: Drs. Inggard Joshua; Wakil Ketua: H. Zainudin M.H. SE.,; Sekretaris: H. Jamaludin Panganro; Bendahara: Marthin Oktavianus Makatita;

*FRAKSI PDI PERJUANGAN: Penasehat: Hj. Sumiyati Soekarno, S.IP; Ketua: Drs. Maringan Pangaribuan, MM; Wakil Ketua: H. Sayogo Hendrosubroto, S.IP; Sekretaris: H. Moh. Nakoem AR, S.IP; Wakil Sekretaris: Tatang Rusfandi; Bendahara: H. Mustaman, S.IP;

Siapa Ade?

Dia seorang pekerja keras. Hampir saban hari dia pulang larut malam ke rumah.  Itu pun tidak langsung tidur, terkadang masih membaca. Apalagi menjelang pemilihan pimpinan DPRD DKI, dia sangat sibuk melakukan pendekatan langsung kepada para anggota DPRD dari berbagai fraksi.

Selain mengandalkan Koalisi Kebangsaan (PDIP, Partai Golkar, PPP, PDS dan PBR) dia mendekat F-PAN dan F-KR (PKB-PBR). Pendekatan yang intensif itulah kunci utama keberhasilannya memenangkan pemilihan Ketua DPRD DKI itu.
Mantan Wakil Ketua DPRD DKI dan pada 1999-2004 ini merasa tertantang untuk meningkatkan kinerja para anggota dewan dalam memajukan Jakarta.

Pria kelahiran Jakarta, 7 Nopember 1951 ini memulai karir politik sejak 1971 di Sekber Golkar/Resimen Mahasiswa/Rino Hankam. Kemudian tahun 1985 menjabat ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta. Dua tahun kemudian (1987), dia bergabung dengan Golkar DKI. Pada 2001 menjabat ketua Golkar Jakarta.

Selain berpolitik, dia juga seorang pengusaha. Direktur Utama (Dirut) PT Pelayaran Adhigama Putra Utama dan Dirut Sukawarna Real Estate, bahkan pernah menjabat wakil ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI pada 1982.

Pada Pemilu 1992 dia terpilih menjadi anggota DPRD DKI (1992-1997 ). Selanjutnya pada Pemilu 1997 terpilih lagi dan menjadi  Wakil Ketua DPRD DKI (1997-1999 ). Begitu pula setekah reformasi pada Pemilu 1999 dia terpilih kembali dan menjabat Ketua Fraksi Golkar (1999-2004). Pemilu 2004 terpilih kembali dan menduduki pucuk jabatan sebagai Ketua DPRD DKI (2004-2009).

Ayah dari Drg Detya Fajar Sani MKes dan Dewa Brata ini mengenyam pendidikan Sekolah Rakyat (SR) di Jakarta lulus 1959, SMPN 30 Jakarta tamat 1966, SLTA di Jakarta, dan Akademi Maritim Indonesia lulus 1969. Kemudian tahun 1996, pria yang menyukai olahraga memancing meraih gelar S1 dari Universitas 17 Agustus 1945.

Di tengah kesibukannya, dia masih sering menyempatkan diri menyalurkan hobi memancingnya pergi ke laut. Jika tidak terlalu sibuk seminggu sekali dia pergi memancing. Untuk menyalurkan hobi itu, dia pun memiliki kapal di Ancol. Sehingga tak susah kalau ingin pergi mancing.

Menurutnya memancing membutuhkan kesabaran. Jurus jitu memancing itu bisa dipraktekkan dalam berpolitik. Keuletan dan kesabaran ini setidaknya telah dibuktikannya  untuk meraih jabatan Ketua DPRD DKI.

Nama:
Drs. HM. Ade Surapriyatna, BSc
Lahir:
Jakarta, 7 November 1951
Isteri:
Hj. Sukmawati
Anak:
Tiga Orang (Drg Detya Fajar Sani MKes, Dewa Brata dan satu orang meninggal)

Pendidikan:
= Sekolah Rakyat (SR) di Jakarta lulus 1959
= SMPN 30 Jakarta tamat 1966
= SLTA di Jakarta
= Akademi Maritim Indonesia lulus 1969
= S1 dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Karir Politik:
= Sekber Golkar/Resimen Mahasiswa/Rino Hankam (1971-1976)
= Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) DKI Jakarta 1985
= Golkar DKI Dua, 1987
= Ketua Golkar Jakarta, 2001
= Anggota DPRD DKI Jakarta (1992-1997)
= Wakil Ketua DPRD DKI 1997-1999
= Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI, 1999-2004
= Ketua DPRD DKI Jakarta (2004-2009)

Kegiatan Lain:
= Direktur Utama (Dirut) PT Pelayaran Adhigama Putra Utama
= Dirut Sukawarna Real Estate
= Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI pada 1982.

Kekayaan:
September 2004: Rp.5.79 milyar

Alamat Kantor:
Gedung DPRD DKI Jakarta
Jl. Kebon Sirih No. 18 Jakarta.

Alamat Rumah:
Jalan Berdikari IV Rawa Badak, Jakarta Utara.

Sumber : Tokoh Indonesia

Hakim Agung Diharapkan Menjadi Agent of Change

Jakarta, 24/4/2008 (Komisi Yudisial)-Para Hakim Agung yang dihasilkan melalui rekrutmen yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial diharapkan menjadi sosok pembaharu (agent of change) di dalam reformasi peradilan di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Komisioner Komisi Yudisial (KY) Prof. Chatamarrasjid kepada para Mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Jakarta, di Kantor Komisi Yudisial Jakarta, Rabu (23/4).

“Kita berharap Hakim Agung hasil seleksi KY itu menjadi agent of change dalam reformasi peradilan di Indonesia, karena sebelum masa jabatan Komisioner KY saat ini yang akan berakhir pada tahun 2010 nanti, mayoritas Hakim Agung di Mahkamah Agung itu nanti adalah hasil seleksi KY,”kata Chatamarrasjid.

Chatamarrasjid menambahkan, dahulu ada keinginan untuk mengganti para Hakim Agung itu dengan wacana kocok ulang, namun sekarang kebijakan itu berubah dan berharap pada 2010 dengan mayoritas Hakim Agung hasil pilihan KY mereka bisa menjadi agen perubahan dalam sistim peradilan kita, dan bisa meluruskan reformasi peradilan di Indonesia.

Namun, lanjut Korbid Pengembangan Sumber Daya Manusia KY itu, kalau para Hakim Agung hasil pilihan KY itu tidak menjadi agent of change, maka masyarakat akan berteriak bahwa hasil seleksi KY itu gagal total.

Dekan FH Untag Jakarta, Prof. Dr. Hendra Tanu Atmadja, SH., MIP., LL.M, yang mendampingi para mahasiswa menyatakan kunjungan ke Komisi Yudisial merupakan kegiatan Praktek Hukum lapangan (PHL) yang menjadi mata kuliah wajib bagi para mahasiswa.

“Kegiatan praktek hukum lapangan harus dilakukan oleh para mahasiswa tingkat terakhir sebelum mereka menulis skripsi. Jadi ini sudah masuk ke dalam kurikulum, tanpa mengikuti PHL mereka tidak bisa ujian akhir. Selain itu, juga untuk menambah wawasan para mahasiswa di bidang hukum,” ujar Hendra.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.